Hasil kajian Kementrian Hukum & Ham :
Perda bermasalah (sejak tahun 2009 s/d 2011, sedikitnya 4.000 Perda), setelah di hitung dari biaya yang di keluarkan, Negara rugi Rp. 12 (dua belas) triliun, dengan asumsi Rp. 300 jt/Perda. (Koran Rakyat Merdeka)
Komentar :
Kalau untuk Wakil Rakyat & Pejabat tak apalah, yang penting subsidi BBM untuk rakyat wajib di kurangi......
setuju...........................u................................u
Tidak ada komentar:
Posting Komentar